Kalender Hijriah Global: Antara Kebutuhan Umat dan Realitas Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Meski sempat terjadi ketegangan kecil seperti pernyataan ‘Haram’ pengumuman hari raya selain otoritas pemerintah dan dibatalkannya izin penyelenggaraan shalat idul fitri di Sukabumi, dan beberapa titik lainnya di Indonesia, secara umum perbedaan Idul Fitri 1447/2026 relatif masih kondusif dan tak ada gesekan berarti.

Setiap tahun, umat Islam di berbagai belahan dunia selalu mengulang perdebatan yang sama: kapan awal Ramadhan, kapan Idul Fitri, dan kapan Idul Adha. Di satu kawasan regional bisa berbeda, bahkan di dalam satu negara pun tidak jarang terjadi perbedaan hari raya.

Fenomena ini sering dianggap sebagai sesuatu yang “biasa”. Namun dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: sampai kapan umat Islam akan hidup tanpa satu sistem waktu yang menyatukan mereka?

Di sinilah gagasan kalender hijriah global menemukan relevansinya.

Dalam kehidupan modern, kalender bukan sekadar alat ibadah, tetapi juga instrumen peradaban. Ia mengatur ritme sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan hubungan internasional.

Bayangkan umat Islam yang berjumlah lebih dari 2 miliar jiwa tidak memiliki satu kalender yang seragam. Idul Fitri bisa jatuh di hari yang berbeda, bahkan di negara-negara yang bertetangga. Ini bukan hanya soal simbolik, tetapi juga menyangkut koordinasi global umat.

Dalam konteks ini, gagasan kalender hijriah global bukan lagi sekadar wacana akademik, tetapi kebutuhan nyata.

Upaya menuju ke sana sebenarnya sudah dilakukan. Konferensi internasional di Istanbul pada 2016 yang diprakarsai oleh ‘Diyanet’ (Biro Khusus Urusan Agama Islam di bawah Kantor Kepresidenan) Turkiye menghasilkan konsep kalender global berbasis hisab astronomi dengan prinsip “satu hari satu dunia”. Model ini juga mendapatkan dukungan dari organisasi seperti Muhammadiyah di Indonesia.

Secara ilmiah, sistem ini sangat kuat. Dengan kemajuan astronomi modern, posisi bulan dapat dihitung dengan presisi tinggi. Tidak ada lagi ketidakpastian dalam menentukan awal bulan.

Lalu pertanyaannya: jika secara ilmiah memungkinkan, mengapa belum terwujud?

Masalahnya Bukan Ilmu, Tapi Otoritas

Hambatan utama kalender hijriah global bukanlah pada sains, melainkan pada otoritas.

Dalam tradisi Islam, penetapan awal bulan tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan otoritas keagamaan dan politik. Setiap negara memiliki mekanisme sendiri, dan dalam banyak kasus, penetapan hari raya menjadi simbol kedaulatan.

Tidak ada negara yang dengan mudah bersedia menyerahkan otoritas ini kepada sistem global.

Di sinilah problem mendasarnya: umat Islam memiliki satu agama, tetapi tidak memiliki satu otoritas global yang diakui bersama.

Akibatnya, setiap upaya penyatuan kalender selalu terbentur pada kepentingan nasional dan perbedaan mazhab.

 

Loading…

Disclaimer:
Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.